Peranan dan Pengaruh Etnis Tionghoa di Indonesia

Struktur masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan adat istiadat yang mencerminkan sebagai negara majemuk. Seperti yang diungkapkan oleh J.S Furnivall tentang masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda  adalah  masyarakat majemuk (plural society) yang  tanpa ada asimilasi pada kesatuan politik dan adanya kehendak bersama (common will). Pembaruan pada masyarakat Indonesia yang pluralis, dimungkinkan terjadinya perkawinan silang antar etnis karena faktor geografis dan pengembaraan ke suatu daerah tertentu di Indonesia, yang menghasilkan generasi campuran/antaretnis.

Pada masa Hindia-Belanda , masyarakat Indonesia dikategorikan kepada tiga kelas oleh J.S Furnivall; kelas pertama orang Belanda adalah golongan minoritas, yang jumlahnya semakin bertambah banyak, terutama pada abad XIX, merupakan penguasa yang memerintah bagian besar orang Indonesia, yakni pribumi yang menjadi warga negara Indonesia menjadi kelas ketiga[1]. Kedudukan menengah dari struktur masyarakat plural Indonesia, yaitu kelompok etnis Tionghoa yang termasuk sepuluh besar kelompok etnis dalam masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, etnis Tionghoa mengambil andil penting dalam sejarah peranan dan pengaruh di Indonesia. Pada catatan sejarah, kasus politik etnis Tionghoa telah dua kali melakukan langkah politik, yaitu pertama, pada tahun 1740 terjadi pemberontakn masyarakat Tionghoa melawan Belanda di Batavia (Jakarta) “mereka berhasil merebut posisi kompeni Belanda di Meester Cornelis dan Tanah Abang berhasil membunuh 50 orang serdadu kompeni, kemudian kekuatan Tionghoa itu berhasil dibersihkan oleh van Imhoff yang berkekuatan lebih dari 1.800 orang serdadu”[2]. Yang kedua, pada tahun 1777 masyarakat Tionghoa membangun kerajaan kecil yang disebut Lanfang Gonghegou (Republik Lanfang) di Mandor Kalimantan Barat.

Nasionalisme etnis Tionghoa pun semakin tinggi pada era 1900 dengan adanya pembentukan sebuah organisai Tiong Hoa Hwe Koan, yang bertujuan untuk mengingatkan masyarakat Tionghoa akan pentingnya konfusianisme (kemanusiaan). Gerakan ini juga berfokus dalam membangun sekolah untuk golongan etnis Tionghoa. Kemudian, organisasi-organisasi etnis Tionghoa semakin berkembang dengan munculnya organisasi Tiong Hoa Hak Tong yang mendirikan sekolah di seluruh Jawa dengan menggunakan pengantar bahasa Cina[3]. Etnis Tionghoa tidak hanya bergerak pada organisasi dan sekolah saja, mereka pun menerbitkan surat kabar Tionghoa peranakan dalam bahasa Melayu Tionghoa, seperti Li Po (1901 di Sukabumi), Chabar Perniagaan (1903 di Batavia), Pewarta Soerabaia (1902 di Surabaya), dan Djawa Tengah (1909 di Semarang).

Nasionalisme etnis Tionghoa pun berlanjut, setelah organisasi Tiong Hoa Hwe Koan berhasil mendirikan sekolah untuk golongan etnis Tionghoa, organisasi ini selanjutnya berubah haluan menjadi gerakan politik bagi orang Cina di Indonesia yang di sebut Gerakan Cina Raya. Gerakan Cina Raya berkembang dengan pesat pada sektor perdagangan yang dikenal “Kamar Dagang Tionghoa” yang terbentuk di seluruh Jawa[4]. Gerakan ini pun mempersatukan orang Tionghoa Hindia-Belanda dan berorientasi secara kultural dan politik ke negeri Cina. Ada tiga aliran utama dalam dunis politik Tionghoa adalah kelompok Sin Po, Chung Hwa Hui (PHH), dan Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang didirikan pada tanggal 25 September 1932. Saat berdirinya kelompok politik Tionghoa dibantu oleh Persatuan Bangsa Indonesia dan kaum nasionalis Indonesia, terutama dr. Soetomo dan Soeroso.

Kelompok aliran politk Tionghoa pun melakukan peranan politiknya,seperti gerakan politik yang dilakukan oleh kelompok Sin Po adalah saat menunjukan sikap penolkan terhadap Wet op het Nederlandsche Onderdaanschap (WNO) atau Undang-Undang tentang Kawula Negara Belanda. Kelompok Sin Po menghendaki orang Tionghoa Hindia-Belanda mempertahankan kebagsaan Cina dan berusah menarik golongan peranakan lebih dekat ke Cina dengan membuat mereka lebih menyerupai Cina totok.

Berbeda dengan kelompok Sin Po, kelompok Chung Hwa Hui mengambil sikap dengan mempertahankan identitas etnis Tionghoa di Hindia Belanda, namun mereka menerima tentang Wet op het Nederlandsche Onderdaanschap, serta melakukan kerjasama dengan pemerintah kolonial untuk kemakmuran Hindia-Belanda.

Sejarah etnis Tionghoa Orde Lama

            Saat menjelang kemerdekaan Indonesia 1945, peranan golongan Eropa sudah terlempar keluar sistem sosial masyarakat, yang digantikan oleh golongan Jepang yang menjadikan Indonesia negara jajahan. Namun pada akhirnya masyarakat Indonesia dengan berbagai etnis, saat-saat menjelang kemerdekaan golongan pribumi menempati peranan penting dalam dinamika sosial politik dan budaya.

Kelompok politik Tionghoa yang ketiga yaitu Partai Tionghoa Indonesi (PTI), berperan dan berpengaruh dalam kemerdekaan Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Partai Tionghoa Indonesia adalah partai yang memiliki latar belakang partai kiri, bersikap anti-kolonial, dan mempertahankan identitas golongan etnis Tionghoa di kalangan masyarakat Indonesia yang terasimilasi dengan golongan pribumi. Etnis Tionghoa pun sejak masa kemerdekaan mnuntut kesamaan hak (equality) dan kewajiban dengan orang pribumi yang sama-sama berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Liem Koen Hian sebagai pendiri Partai Tionghoa Indonesia juga terlibat sebagai anggota BPUPKI yang mengatakan bahwa partainya pro-kewarganegaraan Indonesia.

            Menjelang kemerdekaan Indonesia, masyarakat Tionghoa di Indonesia masih mengalami perpecahan menurut berbagai orientasi politik, yang menyebabkan dinamika sosial politik pro-Indonesia, pro-Tionghoa, dan pro-Jepang jalan berdampingan. Liem Koen Hian juga berpidato di Sidang Peripurna Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 11 Agustus 1945 mendesak BPUPKI untuk medeklarasikan bahwa orang Tionghoa yang lahir di Indonesia sebagai warga negara Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar Indonesia yang akan datang, karena orang Tionghoa melihat Indonesia sebagai tanah air mereka karena mereka tinggal di Indonesia. Namun Oei Tjong Hauw, mantan pemimpi CHH, beranggapan dalam UUD di masa depan, seluruh orang Tionghoa menjadi warga negara Tiongkok meskipun mereka tinggal di Indonesia, dan editor surat kabat Tionghoa pernakan pro-Jepang mengatakan bahwa orang Tionghoa lokal harus diizinkan untuk memilih warga negara Indonesia atau Tiongkok. Jadi, pada saat persiapaan kemerdekaan Indonesia, orientasi politik etnis Tionghoa Indonesia terpecah dalam beberapa faksi politis.

            Identitas etnis dan nasionalisme Tionghoa memang dipertahankan dan dipelihara dengan baik oleh keturunan Tionghoa, setelah Perang Dunia II bermunculan kembali organisasi-organisasi etnis Tionghoa kepermuakaan. Salah satu organisasi tersebut adalah, Persatuan Tionghoa (PT), yang terbentuk atas dasar kepentingan masyarakat Tionghoa yang didirikan pada tahun 1948. Setelah Persatuan Tionghoa berjalan 2 tahun tepatnya 1950, organisasi ini mengalami perubahan nama menjadi Partai Demokrat Tionghoa Indonesia (PDTI) sebagai partai lokal dari kalangan pekerja kerah putih, profesional, dan usahawan Tionghoa, PDTI bersikeras mempertahankan identitas Tionghoa yang terpisah dari Indonesia dan menegaskan untuk mempertahankan partai politik Tionghoa sebagai hak kalangan minoritas.

Di masa demokrasi terpimpin golongan etnis Tionghoa mendapatkan peran dan pengaruh politik Inodesia, seperti terdapat beberapa menteri dari etnis Tionghoa salah satunya ialah Oei Tjoe Tat yan menjadi menteri yang diperbantukan dalam presidium kabinet Bung karno ia cenderung menjadi tangan kanan Bung Karno terutama ketika terjadi Konflik dengan Malaysia. Pada masa dibentuk lembaga yang bertujuan membela keturunan Tionghoa dari diskriminasi aturan negara, mulanya tercetus nama Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Turuanan Tionghoa (Baperwat), namun mengalami berdebatan karena menggunakan kata “Tionghoa” dan pada akhirnya merubah menjadi Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) yang diketuai Siauw Giok Tjhan dan wakilnya Yap Thiam Hien. Dengan tebentuknya Baperki, maka leburlah PDTI (pusat maupun cabang) otomatis berubah menjadi Baperki. Sebagai golongan etnis Tionghoa, langkah ini merupakan sejarah besar serta sejalan dengan sambutan hangat oleh Bung Karno yang mengatakan “Di dalam negara kita tidak boleh adanya mayokrasi, tapi tidak boleh juga minokrasi”.

Baperki ini merupakan jalan awal politik bahkan kekuatan politik yang besar dalam melawan diskriminasi ras, menuntut jaminan yang kuat di dalam konstitusi akan hak-hak minoritas, bercita-cita memperjuankan persamaan hak di antara warga negara dan membangun masyarakat yang sosialis.

Di dalam Baperki sendiri tak jarang terdapat perbedaan-berbedaan secara “politis” yang terjadi, seperti ketika membahas kedudukan wrga peranakan Cina. Giok Tjhan dan mereka yang berhaluan kiri menerima konsep integrasionis, karena menjadi bagian dari Indonesia mesti terintegrasi bagai bunga yang hidup berdampingan dalam sebuah taman, namun adapula selisih pendapat yang tidak mementingkan adanya integrasionis.

Pada masa Indonesia akan kembali ke UUD 1945, ada perselisihan antara para petinggi Baperki yang setuju terhadap keputusan tersebut, amun wakil ketua Yap Thiam Hien tidak menyetujui. Yap beranggapan konstitusi bentukan BPUPKI terlalu otoriter, UUD 1945 menyediakan ruang terlalu lebar bagi Sukarno untuk bertindak one man show, dan yang membuat paling cemas adalah melemahkan sendi Hak Asasi Manusia (HAM). Sejarah negara berkonstitusi menurut Yap seorang keturunan Tionghoa adalah sejarah perjuangan rakyat melawan tirani, depotisme, dan absolutisme. Konstitusi adalah manifestasi dari kemenangan keadilan (justice) atas kesewenang-wenangan dan kekuasaat mutlak. Namun dukungan politik Yap, tidak sepadan dengan perjuangan dia membela tidak kembalinya ke UUD 1945, Soekarno pun tetap membubarkan Konstiuante karena dasar desakan Angkatan Darat (AD) dan beranggapan Konstiuante yang dibentuk pada November 1956 terlalu lambat.

Ternyata kemuduran yang dikhawatirkan Yap terjadi, pada tahun 1959, Pemerintah mengeluarkan PP No.10/1959, yang isinya melarang orang-orang Cina asing berdagang di tingkat kabupaten kebawah. Akibatnya ratusan ribu orang Tionghoa terpaksa melakukan repartriasi ke RRC, dan para komandan militer (Angkatan Darat) khususnya di Jawa Barat melarang orang Cina bertempat tinggal dipedesaan. Konsep pemerintah mengenai nasionalisasi perusahaan sungguh meminggirkan golongan etnis Tionghoa, serta mengakibatkan lebih dari 100.000 orang Tionghoa meninggalkan Indonesia selama tahun 1960-1961 dan mayoritas mengalami kesengsaraan. Hal ini pun dikaitkan dengan “intrik-intrik” politik negara Indonesia dan Tiongkok dan ada peningkatan teror dalam perbatasan-perbatasan Indonesia sendiri, seperti pada tahun 1963 terjadi kerusuhan rasial pecah dibeberapa tempat di Jawa. Pada masa ini perlakuan aparat militer yang menjadi alat negara telah mampu mendiskreditkan etnis Tionghoa sabagai golongan pendatang yang harus tunduk pada masyarakat yang mempunyai tanah kelahiran (pribumi). Namun, kenyataan yang terjadi menjadi paradoks karena adanya lobi-lobi penguasa yang tidak bisa menghindar dari sebagia elite etnis Tionghoa. Disisi lain, bangkit pula semangat nasionalisme yang cenderung mengacu pada sentimen primordial adalah faktor lain yang mengakibatkan suramnya rasialisme di Negara Republik Indonesia.

Sejarah etnis Tionghoa Orde Baru

   Runtuhnya rezim Orde Lama membawa kebankitan terhadap diskriminasi etnis Tionghoa di Indonesia, measa pemerintahan Orde Baru tetap mebuat etnis Tionghoa mengalami diskriminasi rasial dan hilangnya hak asasi manusia, contohnya sebagai berikut ;

  

1. mengeluarkan kebijakan penandaan khusus pada Kartu Tanda Penduduk
2. tidak bolehnya warga etnis Tionghoa menjadi pegawai negeri serta tentara
3. pelarangan warga etnis Tionghoa untuk memiliki tanah di pedesaan.

    

Itu hanya sebagian contoh kecil mengnai sikap pemerintah Orde Baru terhadap golongan etnis Tionghoa, masih banyak lagi hal-hal yang merenggut Hak Asasi Manusia terhadap kaum minoritas ini.

Selama pemerintahan Orde Baru, yang dipimpin oleh Soeharto selam 32 tahun, golongan etnis Tionghoa mengalami kekangan keras terhadap aspek politik dan aspek budaya. Pada aspek politik pemerintah Orde Baru mengeluarkan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1996 tentang Larangan Komunisme dan Marxisme-Leninisme karena dianggap bahaya laten bagi ketahanan nasional. Baperki yang diketuai oleh Siaouw Giok Thjan, yang dianggap berhaluan Komunisme, langsung menghentikan kreativitas politiknya. Meskipun ada orang-orang etnis Tionghoa yang terlibat dalam politik praktis, namun keterlibatannya tidak terlalu menonjol.

Pada aspek budaya, Pemerintah Indonesia mengelurkan PP No.14/1967, yang berisi larangan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat Cina di Indonesia. Konsiderasi Inpres tersebut lengkapnya berbunyi, sebagai berikut.

   “Agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina di Indonesia yang berpusat pada negeri leluhurnya, yang dalam manifestasinya dapat menimbulkan pengaruh psikologi, mental, dan moral yang kurang wajar terhadap warga Indonesia, sehingga merupakan hambatan terhadap asimilasi perlu diatur serta ditetapkan fungsinya pada proporsi yang wajar”.[5]

Jadi, inti dari PP No.14 tahun 1967 adalah harus adanya stabilitas politik negara yang kacau balau akibat adanya peristiwa G/30S pada tahun 1965, dan korelasi dengan etnis Tionghoa adalah karena organisasi/lembaga Baperki dianggap berhaluan Komunisme yang pada “sejarahnya” menjadi dalang dalam pemberotakan 1965.

Pada tanggal 7 Juni 1967, Soeharta mengelurkan suran “Kebijakan Pokok Penyelesaian Masalah Cina” yang berisi tentang etnis Tionghoa WNA yang memounya itikad baik akan mendapat jaminan keamanan dan perlindungan atas kehidupan, kepemilikan, dan usahanya. Surat edaran ini kemudian di tindak lanjuti dengan Keputusan Presiden pada Desember 1967 yang isinya menyatakan bahwa Pemerintah tidak membedakan antara Tionghoa WNA dan Tionghoa WNI.

         Untuk menhindari “ekslusif” terhadap etnis Tionghoa di Indonesia, pemerintah mengasimilasikan orang-orang etnis Tionghoa dan melakukan baerbagai usaha untuk memutuskan hubungan mereka dengan leluhurnya. Proses asimilasi ini terlihat sebagai berikut;

  

1. Aturan penggantian nama
2. Melarang segala bentuk penerbitan degan bahasa serta aksara Cina
3. Membatasi kegiatan-kegiatan keagamaan hanya dalam keluarga
4. Tidak mengizinkan pagelaran dalam perayaan hari raya tradisional Tionghoa di muka umum
5. Melarang sekolah-sekolah Tionghoa dan menganjurkan anak-anak Tionghoa untuk masuk ke sekolah umum negeri atau swasta

   

Hubungan dikeluarkan kebijakan ini adalah adanya kepentingan ekonomi dengan kepentingan politik pemerintahan. Pada era Orde Baru kata diskriminasi rasial “haram” untuk di sebutkan, bhkan untuk diperbincangkan yang disiasati oleh pemerintahan Orde Baru menjadi SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) yang tetap tidak boleh diperbincangkan, jadi hanya dibiarkan begitu saja seperti air mengalir tanpa ada tindak lanjutnya dari pemerintah, walaupun sebenarnya terjadi konflik SARA.

            Diskriminasi golongan etnis Tionghoa terlihat pula dari sikap Pemerintah yang megharuskan etbis Tionghoa yang berada di Indonesia memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SKBRI) yang berbentuk paspor tersebut. Dalam proses memiliki SKBRI ini pun tidak mudah, bahkan sering menyakitkan bagi orang Tionghoa. Contoh suatu kisah dari Teddy, konsultan IT keturunan Tionghoa yang akan membuat SKBRI , petugas disana meminta dia menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, lalu petugas bertanya “siapa pengarannya dan dimana pengarang tersbut meninggal?”. Seolah-oleh petugas SKBRI ini pun tidak memilik rasa menghargai antargolongan.  

Diskriminasi yang terjadi pada pemerintahan Orde Baru sangat terlihat jelas, karena diambilnya hak berpolitik sebagai salah satu etnis yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah hanya menyediakan sedikit sekali orang etnis Tionghoa yang dapat berperan dalam politik praktis. Tetapi golongan etnis Tionghoa tetap berfokus atau mengalihkan kegiatannya pada kegiatan ekonomi mulai dari tingkat pusat, provinsi, sampai di kabupaten/kota yang ditekuni selama 32 tahun sepanjang pemerintahan Orde Baru. Dari hasil kegiatan ekonomi, etnis Tionghoa berhasil mendominasi ekonomi nasional dan ini pula yang menjadi alasan jarang orang-orang Tionghoa yang ingin bersimggungan dengan kegiatan politik.

Pada masa Orde Baru ada sekitar 10 produk perundang – undangan yang sangat diskriminatif secara rasial terhadap etnis Tionghoa, yaitu :

1. Instruksi Presidium Kabinet RI No. 37/U/IN/6/1967 tentang Kebijaksanaan Pokok Penyelesaian Masalah Cina
2. Surat Edaran Presidium Kabinet RI No. SE-36/Pres/Kab/6/1967 tentang Masalah Cina
3. Instruksi Presiden No.14/1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat istiadat Cina
4. Instruksi Presiden No.15/1967 tentang Pembentukan Staf Khusus Urusan Cina
5. Instruksi Mendagri No. 455.2-360 tentang Penataan Klenteng
6. Keputusan Kepala Bakin No. 031/1973 tetang Badan Koordinasi Masalah Cina
7. SK Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 286/1978 tentang Pelarangan Impor, Penjualan, dan Pengedaran Terbitan dalam Bahasa dan Aksara Cina
8. Surat Edaran Menteri Penerangan No. 02/SE/Di tentang Larangan Penerbitan dan Pencetakan Tulisan/Iklan Beraksara dan Berbahasa Cina
9. Surat edaran SE.02/SE/Ditjen/PPG/K/998, yang melarang penerbitan dan percetakan tulisan/iklan beraksara dan berbahasa Cina di depan umum.
10. Peraturan Menteri Perumahan No. 455.2-360/1998, yang melarang penggunaan lahan untuk mendirikan , memperluas, atau memperbarui kelenteng Cina.

Dari contoh perundang-undangn di atas pun terlihat bahwa pemerintah Orde Baru memang secara sistematis melakukan diskriminasi rasial terhadap golongan etnis Tionghoa. Masa transisi era Orde Lama ke era Orde Baru bukan menghilangkan diskriminasi, bahkan menjadi meningkatkan diskriminasi rasial untuk golongan etnis Tionghoa di Indonesia. Orde Baru juga telah melakukan asimilasi total terhadap masyarkat Tionghoa, seperti penghpusan tiga pilar etnis Tionghoa yaitu; organisasi Tionghoa, media massa Tionghoa, dan sekolah Tionghoa, telah di hapus, dan dibuang jauh saat rezim ini berkuasa. Rezim yang mementingkan stabiltasi sosial-politik tanpa adanya rasa menghargai (toleransi) antargolongan. Seperti yang dikatakan oleh John F. Kennedy “The hottest places in Hell are reserved for those who in a period of moral crisis maintain neutrality”.

Sejarah etnis Tionghoa sejak Reformasi

            Sebelum reformasi Indonesia, pada tanggal 9 Juli 1996 muncul kententuan Keputusan Presiden No.56/1996, yang isinya, semua peraturan yang mensyaratkan SKBRI dihapus. Yang menjadikan etnis Tionghoa tidak perlu memiliki nama Indonesia untuk syarat tinggal di Indonesia, orang-orang etnis Tionghoa dapat menggunakan nama turunan Tionghoa. Keputusan Presiden ini pun diperkuat oleh Intruksi Presiden No.26/1998. Sedikit demi-sedikit diskrimiasi yang dirasakan oleh golongan etnis Tionghoa telah dihapuskan dari konstitusi.

            Pada puncak Reformasi, pecah kerusuhan Mei 1998 di Jakarta dan Solo terdapat korban tewas dan terjadi pemerkosaan terhadap para wanita keturunan Cina, sekitar 5.000 warga keturunan Cina Indonesia melarikan diri ke luar negeri. Setelah pemerintahan Orde Baru runtuh, etnis Tionghoa dapt menghirup udara segara politik praktis seperti 5 Juni 1998, Lieus Sungkharisma, bendahara Komite Nasional Pemuda Indonesia, yang mendirikan Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (Parti) yang bertujuan untuk memperjuangkn integrasi keturunan Cina ke dalam bangsa Indonesia, Partai Pembaruan Indonesia (yang tidak bertahan lama, sehingga menjadi asosiasi biasa), dan Partai Bhineka Tunggal Ika (PBI). Bermunculan juga organisasi non-government organization (NGOs), contohnya Solidaritas Nusa-Bangsa(SNB), Gerakan Anti-Diskriminasi (Gandi), Paguyuban Marga Sosial Tionghoa Indonesia (PSSTI), dan Perhimpunan INTI dibenuk untuk memperjuangkan nasib Tionghoa di Indonesia.

            Catatan sejarah kelam dari kalangan etnis Tionghoa pada era Orde Baru, banyak orang-orang Tionghoa yang kecewa terhadap pemerintahan Soeharto, efek yang terjadi saat pasca reformasi tahun 1999 ketika pemilu, banyak Tionghoa yang mendukung PDIP dibandingkan Golkar. Sedangkan partai politik Tionghoa sendiri seperti Parti dan Partai Pembaruan tidak ikut pemilu, yang mengikuti hanya Partai Bhineka Ika (PBI) Nurdin Purnomos. Sikap apolitis atau kurangnya minat terhadap politik yang terjadi pada kalangan Tionghoa, menimbulkan tiga efek negatif seperti yang di katakan oleh Lin Che Wei, C.F.A seorang Direktur Independent Research & Advisor yaitu;

   

1. Polarisasi yang memungkinkan suburnya crony capitalism-etnis Cina, khususnya para pengusaha besar, yang menjadi target “sumber penanaan” kegiatan politik tertentu. 
2. Etnis Tionghoa sering terlihat tidak mengambil sikap atau berpihak di bidang politik , kecenderungan akan diberikan terhadap yang memberikan “perlindungan” dan menjamin kelangsungan bisnis mereka.
3. Ketidakmauan etnis Tionghoa terjun di kegiatan non-bisnis, menyebabkan market-dominant minorities makin parah.

            

Era pemerintahan pasca-Orde Baru mulai menjalankan “multikulturalisme”, memunculkan ke-ekslusif-an terhadap etnis Tionghoa, dan mulai muncul kembali tiga pilar etnis Tionghoa, walaupun tidak terlalu berpengaruh terhadap peranakan Tionghoa di Indonesia. Namun era ini, memunculkan kembali simbol etnis Tionghoa di Indonesia yang sudah  lama dibungkam oleh rezim otoriter, karena rezim reformasi sudah memberikan kebebasan politik terhadap etnis Tionghoa, udara segara demokrasi di Indonesia yang melai mengaplikasikan ke-Bhineka Tunggal Ika tanpa harus ada yang terdiskriminasi karena hak asasi suatu golongan tidak diindahkan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

            Jadi, sejarah etnis Tionghoa di Indonesia mengalami dinamika politik yang luar biasa sejak masa penjajahan, samapai akhirnya terjadi dekonstruksi sosial-politik terhadap rezim Orde Baru ke rezim Reformasi, di mana pasca-Reformasi memunculkan “esensial identitas”, yang berarti setiap etnis diakui oleh pemerintah, dan menjadi era baru untuk etnis Tionghoa, seperti kebebasan yang belum pernah diperoleh selma ini. Di era pasca-Reformasi ini muncul pejabat publik berdarah Indonesia-Tionghoa setelah Bob Hasan, yakni Kwik Kian Giedan Mari Elka Pangestu. Lalu munculnya sosok Basuki T.Purnamayang pernah memimpin Kabupaten Belitung Timur, dan pada tahun 2013 terpilih sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta yang berdampingan dengan Joko Widodo sebagai Gubernur DKI melalui pemilihan langsung, ini merupak hasil dekonstruksi sosial-politik yang terjadi di Indonesia. Dan pada akhirnya setelah perhelatan pemilu Presiden 2014 terpilihnya Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia periode (2014-2019) dan mengundurkan diri sebagai Gubernur DKI, otomatis membuat Basuki T. Purnamayang naik menjadi Gubernur DKI pada tahun 2014.

            Fenomena ini menunjukan bahwa sudah tidak ada sekat antara pribumi dan etnis Tionghoa di ranah politik perkotaan, walaupun masih ada anggapan pro-kontra terhadap anggapan bahwa “Basuki T.Purnamayang sebagai keturunan Tionghoa menjadi seorang pemimpin di tingkat ibu kota”.

           Oleh karena itu, slogan “Bhineka Tunggal Ika” sebagai simbol Negara Indonesia seharusnya dikaji kembali apabila ada anggapan WNI yang ber-etnis Tionghoa tidak boleh memimpin di lingkungan politik. Karena Indonesia adalah keberagaman yang tetap satu, menjunjung tinggi rasa toleransi antar agama, etnis, adat istiadat, kedaerahan. Walaupun seseorang yang memimpin adalah dari etnis minoritas itu tidak menjadi masalah, yang terpenting pemimpin ini tidak menimbulkan perpecahan yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena seluruh Warga Negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk tercapainya keadilan (justice) dalam bermasyarakat.

Daftar Pustaka

Avalokitesvari, N. N. (2014, March 15). Diskriminasi Etnis Tionghoa di Indonesia Pada MAsa Orde Lama dan Orde Baru. Dipetik November 4, 2014, dari tionghoa.info

Ode, M. L. (2012). Etnis Cina Indonesia dalam Politik. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Salim, E. Y. (2012, December 22). Potret Indonesia-Tionghoa : Ambiguitas di Tengah Era Kebebasan. Dipetik November 4, 2014, dari www.indonesiamedia.com

Suryadinata, L. (2004). Majalah Tempo Edisi Etnis Cina di Zaman yang Berubah. Etnis Tionghoa sejak Reformasi, 38-39.

Warsidi, A. (2013). Majalah Tempo Edisi Bercermin pada Yap Thiam Hien. 'Lone Ranger' Penentang UUD 1945, 83-84.

Warsidi, A. (2013). Majalah Tempo Edisi Bercermin pada Yap Thiam Hien. Tersingkir di Jalan Lurus, 80-81.

Wei, L. C. (2004). Majalah Tempo Edisi Etnis Cina di Zaman yang Berubah. Fase Baru Peranan Etnis Cina di Indonesia, 46-47.

---

[1] M.D La Ode, Etnis Cina Indonesia dalam Politik, Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta: 2012, hal. 2.

[2] Benny G. Setiono, Tionghoa dalam Pusaran Politik, Trans Media Pustaka. Jakarta: 2008, hal. 13.

[3] Leo Suryadinata, Pemikiran Politik Etnis Tionghoa di Indonesia 1900-2002, LP3ES. Jakarta: 2005 hal. 19.

[4] Ibid, Leo Suryadinata, hal. 23.

[5] Badan Kordinasi masalah Cina(BKMC), dalam buku M.D La Ode, Etnis Cina Indonesia dalam Politik, Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta: 2012, hal. 14.

Kementrian Kajian Strategis
BEM KEMA Unpad

Unduh kajian di: tinyurl.com/LISM-Kajian

Diposting oleh Unknown 0 komentar

Read More

Makanan Tunas Bangsaku

Latar Belakang

Mahasiswa, jika menurut definisi kata ialah mereka yang tengah mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi. Mereka adalah jiwa-jiwa muda yang tengah digembleng dengan rupa-rupa ilmu pengetahuan untuk menjadi penerus bangsa ini; merekalah yang diharapkan memberikan gagasan dan pemikiran baru untuk memecah permasalahan sekaligus meningkatkan kualitas bangsa.

And people is what they eat.

Apa ada hubungannya? Ada. Makanan, bisa berbentuk nasi, lauk pauk, buah dan sebagainya yang dicerna akan menjadi sumber bahan bakar tubuh dalam beraktivitas. Apa-apa yang kita makan pun akan diolah dan digunakan sebagai materi pembangun dan penyusun tubuh; prekursor platelet untuk penutupan luka di kaki, membantu pembentukan haemoglobin untuk membawa oksigen, sumber protein untuk otot, maupun glukosa sebagai sumber energi otak; seluruh bagian tubuh kita tak akan terlepas dari pengaruh apa yang kita makan. Mau tidak mau, keadaan tubuh kita sekarang bisa jadi adalah manifestasi dari apa-apa yang kita makan sebelumnya.

Maka sebelum kita membahas hal teknis seperti rendahnya kepedulian dan rasa kritis mahasiswa maupun rendahnya peringkat pendidikan rata-rata kita di dunia; dalam tahapan awal mari bahas terlebih dahulu SDM yang tengah dibina ini; atau dalam pembahasan kita kali ini—Mahasiswa.

Tidak dapat dipungkiri bahwa mahasiswa rata-rata dilabeli imej sebagai anak yang super hemat (anak kosan), duit pas-pasan. Dengan keadaan seperti itu, mau tidak mau mereka akan memilih makanan dengan harga yang lebih murah, tapi tetap enak dan mengenyangkan. Biasanya, tipe makanan jualan seperti ini membawa konsekuensi yang cukup besar juga.

Bagaimana penyajiannya? Bagaimana tempat berjualannya?

Di tengah lonjakan harga rempah-rempah dan rumitnya pengolahan, belum lagi kesibukkan dan jumlah mahasiswa yang begitu tinggi (sehingga tempat yang luas dan strategis tentu menjadi mahal); mengejar ‘harga mahasiswa’ menimbulkan konsekuensi yang cukup berat. Jika terus diabaikan, bagaimana nasib puluhan ribu mahasiswa kita kedepannya?

Rumusan Masalah

Jika dilihat di sekitar kawasan Universitas Padjadjaran Jatinangor , ada 3 masalah yang kadang diabaikan karena terlanjur dianggap lumrah: penggunaan MSG berlebih, sanitasi air dan kebersihan tempat makan.

1.       MSG ialah singkatan dari Monosodium Glutamate. Awalnya diambil dari ekstraksi kelp oleh Kikunae Ikeda, dimana ia menyadari bahwa sup rebusan rumput laut tersebut memiliki sensasi rasa yang lain: Umami (bukan manis, asin, pahit ataupun asam). Produk hasil penemuan ini akhirnya diperdagangkan sebagai Aji-no-motto dan akhirnya merambah Amerika Serikat melalui tentara PD-2 dan menjadi salah satu bahan aditif paling digunakan di seluruh dunia.

Belakangan ditemukan rahasia dari MSG itu sendiri; dikenal sebagai aditif yang dapat meningkatkan cita rasa masakan, MSG ternyata bekerja sebagai Excitotoxin dengan berikatan dengan neuron (sel saraf) otak yang memiliki 3 glutamate receptor, merangsangnya bekerja secara terus menerus dalam kurun waktu yang pendek hingga akhirnya neuron itu mati. Maka, penamaannya sebagai Excitotoxin memang benar.

MSG juga menginduksi pengeluaran Dopamine, hormon yang membuat kita merasa lebih sehat dan tenang. Dopamine ini bersifat adiktif. Menurut sejarah, sebelum tahun 60-an, penggunaan MSG hanya setakaran 1-2 korek kuping (30-60 gram). Hingga di tahun-tahun selanjutnya terus meningkat hingga tercapailah 1 sendok teh yang setara dengan 100 korek kuping. Tak sedikit pula di sekitar kita, pedagang yang menggunakan takaran ala kadarnya hingga mencapai 1 sendok makan. Artinya, penggunaan MSG kita semakin meningkat bahkan hingga 250x lipat dalam kurun waktu 50 tahun.

Efeknya mungkin tak akan langsung terlihat. Tapi, semakin kita membiarkan diri mengkonsumsi MSG, maka jumlah neuron yang kita punya pun akan semakin menurun. Tanpa terasa, pola pikir kita akan melambat dan tertinggal. Tapi karena ini merupakan tindakan bersama, mungkin saja kita tidak merasa turun; padahal kita secara keseluruhan mengalami penurunan bersama sehingga tidak terlalu mencolok.

MSG adalah salah satu faktor penurun kecerdasan yang dalam jangka panjang dapat bermanifestasi di Alzheimer , dll. Masih mungkin jika dihubungkan dengan perbandingan kepahaman ilmu eksakta siswa-siswi Indonesia yang selalu berada di bawah tenth percentile rata-rata dunia.

Hasil dari penelitian Kenney & TindBall yang dianggap pro-MSG pun ternyata memiliki banyak lubang pengambilan data (semisal, eksklusi objek percobaan tanpa keterangan). Jika ditelaah, malah hasil penelitiannya adalah 2-3 gram dapat menyebabkan sindrom-rumah makan-China, 5  gram ke atas bahkan dapat menginduksi gangguan CRS berat.

Berbahaya sekali karena kini orang Indonesia biasa menggunakan 1-5 gram MSG per porsinya.

Gagasan:

Federasi makanan, kelembagaan nasional maupun internasional sebaiknya lebih terbuka akan bahaya MSG. Selama ini, bahaya MSG terkesan ditutupi oleh pihak-pihak asing (yang diuntungkan dengan penggunaan MSG pada produknya) dengan menggunakan hasil penelitian lama yang kurang akurat. Akibatnya,bahaya penggunaan MSG secara ugal-ugalan jadi tidak tersampaikan pada masyarakat.

Belum lagi fakta bahwa jika dipanaskan, MSG malah akan terbgi menjadi dua substansi yang sama-sama mutagenik dan karsinogenik.

Seperti negara asalnya, Jepang, kini hendaknya pemerintah melarang penggunaan izin MSG murni 100% (kecuali pabrik makanan) dan mem-promote Aji Shio. Aji shio terdiri dari 90% garam dan 10% MSG. Garam akan berfungsi sebagai controller jumlah dengan tetap mendapat rasa gurih MSG yang pas. Terkadang, pedagang terus membubuhi MSG karena memperlukan rasa yang kuat dan gurih; padahal yang mereka butuhkan sesungguhnya adalah garam (3x lebih kuat dari MSG) . Aji Shio juga lebih murah harganya, bahkan mudah dibuat sendiri.

Sosialisasi bahaya penggunaan MSG berlebihan juga perlu dipahami oleh mahasiswa itu sendiri. Penggunaan satu sendok makan MSG maupun satu sendok teh, sebenarnya sudah lebih dari cukup. Jika memang tidak bisa langsung berhenti, mahasiswa bisa mengurngi sedikit demi sedikit penggunaan MSG dengan meminta langsung pada si penjual. Sebisa mungkin awasi juga pencampuran bumbu saat menghidangkan makanan (misal, bakso) karena kadang takaran MSG-nya ‘hanya menurut feeling saja’. Hentikan ketergantungan MSG sedini mungkin sebelum jumlah neuron kita semakin sedikit, dan bahkan kita akan terlalu bodoh untuk berpikir untuk berhenti.

2.       Sanitasi air di beberapa tempat makan di wilayah kampus Unpad Jatinangor masih sangat memprihatinkan. Tidak adanya keran air bersih—semisal di Gerbang lama Unpad—menyebabkan banyak pedagangnya yang menjadi kesulitan mengambil air bersih untuk membuat minuman/makanannya, maupun kegiatan mencuci peralatan makan. Akibatnya, masih banyak yang menggunakan sistem 2 ember (1 ember untuk bilasan pertama berisi air sabun, ember kedua digunakan untuk ‘membilas’. Jadi hanya dibersihkan, dikocok-kocok di ember 1, dicelup di ember 2). Bahaya, jelas. Karena air yang digunakan tidak diganti, maka penyakit-penyakit yang bisa menular lewat cairan tubuh dapat menjadikannya reservoir yang bagus. Hepatitis dan HIV/AIDS adalah beberapa diantaranya.

Saluran air juga tak kalah penting untuk mengalirkan air bekas pakai para pedagang. Bila tidak ada saluran air, pedagang akan mengalirkannya begitu saja di jalan tempat pejalan kaki lewat. Air berisi sisa-sisa makanan dan busa sabun yang mengalir begitu saja di sela kaki kita, tentu menimbulkan ketidaknyamanan.

Gagasan :

Tentu kita tidak bisa menuntut pedagang berlaku bersih tanpa adanya sarana prasarana yang tepat. Pemilik ataupun pengurus tempat pedagang tersebut hendaknya menyediakan sarana sanitasi air yang baik. Telah tercantum pula dalam Kepmenkes RI NO.942/MENKES/SK/VII/2003 bahwa pedagangnya pun wajib menjaga kebersihan dagangannya sendiri dengan, semisal, tidak menyentuh langsung makanan maupun mencegah penularan penyakit lewat dagangannya.

Mengenai PerMenKes tadi, sebenarnya Dinas Kabupaten/Kota lah yang wajib meninjau tempat penjualan makanan dan melaporkannya pada Pemerintah Daerah secara berjenjang. Jika koordinasi berjalan dengan sinergis, maka kebersihan lapak pedagang akan meningkat dan dapat mencegah mahasiswa terganggu proses belajarnya karena sakit.

Perlu digarisbawahi juga bahwa penggunaan plastik/styrofoam sekali pakai untuk ‘menjamin kebersihan’ tidak sepenuhnya solutif karena akan menimbulkan masalah baru; menumpuknya sampah yang seharusnya tidak diperlukan. Mahasiswa cerdas sebaiknya bisa mencegahnya dengan membawa botol minuman sendiri ataupun kotak bekal kosong untuk diisi makanan. Memang akan terasa merepotkan di awal, tapi lama-lama akan terasa mudah bila terbiasa.

3.       Kebersihan dari lapak penjualan di beberapa spot masih tergolong minim. Sisa-sisa makanan yang menyatu pada alas tanah warung, sampah yang berserakan, belum lagi lalat yang ikut bersenda gurau dengan kita saat makan.

Gagasan :

Selain mengurangi limbah makanan seperti yang ada di no. 2, perlu disediakan tempat sampah tertutup untuk mencegah bau dan lalat yang berkembang biak. Pedagang juga, sebaiknya rajin membersihkan lapak mereka sendiri demi kesehatan dan kenyamanan pembeli maupun diri mereka sendiri.

Untuk hal ini, mahasiswa dapat mengingatkan pedagang akan pentingnya kebersihan, tentunya dengan cara yang santun dan tidak menggurui, hindari juga bila sedang ramai pengunjung atau sedang sibuk membuat makanan. Bila suasana santai, ajak ngobrol sebentar dan bilang saja bahwa pembeli akan lebih senang bila tempat makan mereka pun bersih, serta akan semakin sering datang tentunya.

Bukan ingin menjadi pilih-pilih. Bukan rese. Bukan sok-sok an. Tapi kritis dan peduli. Sayang akan bangsanya dan ingin melindungi penerusnya. Itulah kita, mahasiswa.

Oleh: Sonia Ayu Islami

Unduh kajian di: tinyurl.com/LISM-Kajian

Diposting oleh Unknown 0 komentar

Read More

ASEAN Community 2015: Peran Politik dan Keamanan Indonesia

Latar Belakang

ASEAN Community 2015 merupakan agenda yang cukup strategis dan menjadi momen bersejarah dari perjalanan organisasi kawasan regional ini. Dalam roadmap ASEAN Community terdapat 3 blueprint dasar ASEAN dalam ASEAN Community 2015 yaitu ASEAN Political-Security Community Blueprint, ASEAN Economic Community Blueprint, dan ASEAN Sosio-Cultural Community Blueprint. Ketiga wacana tersebut sangat ideal untuk menciptakan sebuah kawasan yang terintegrasi untuk kepentingan bersama negara-negara anggota. Selain itu, ASEAN juga telah banyak memiliki beberapa mitra, diantaranya ASEAN+3 dan ASEAN+6. Pangsa pasar yang lebih luas dan jalinan kerjasama yang lebih pestise diharapkan akan menguntungkan semua pihak yang tergabung. Bukan persoalan eksistensi negara atau kawasan, akan tetapi menjaga komitmen bersama untuk saling mendukung tercapainya tujuan yang komperhensif.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs resmi www.asean.org menjelaskan bahwa para pemimpin negara kawasan regional ASEAN sepakat untuk membentuk komunitas Politik Keamanan ASEAN (APSC) dengan tujuan untuk memastikan bahwa negara-negara di kawasan ini dapat hidup secara damai dengan satu sama lain dan dengan dunia lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis. Selanjutnya, para anggota komunitas ini berjanji untuk mengandalkan secara eksklusif pada proses damai dalam penyelesaian konflik intra-regional dan menjadikan keamanan sebagai fundamental yang terikat oleh lokasi geografis, visi, dan tujuan. Dengan memiliki komponen-komponen berikut: pembangunan politik, membentuk dan berbagi norma-norma, pencegahan konflik, resolusi konflik, pasca-konflik pembangunan perdamaian, dan menerapkan mekanisme.

The APSC Blueprint diadopsi oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke-14 pada tanggal 1 Maret 2009 di Cha-am/Hua Hin, Thailand. The ASPC Blueprint menyebutkan ASEAN untuk menjadi komunitas aturan berbasis nilai-nilai dan norma-norma bersama, wilayah kohesif, damai, stabil, dan tangguh dengan tanggung jawab bersama untuk keamanan yang komperhensif, serta wilayah yang dinamis dan berwawasan dunia yang semakin terintegrasi dan saling tergantung. The ASPC Blueprint tersebut dipandu oleh Piagam ASEAN dengan prinsip-prinsip dan tujuan yang terkandung didalamnya. Selain itu, juga menyediakan peta jalan dan jadwal untuk membangun ASPC pada 2015 yang fleksibel untuk melanjutkan program dan kegiatan di luar 2015 untuk mempertahankan maknanya dan kualitas yang abadi.

Peran Indonesia terhadap negara-negara ASEAN

Di dalam pilar komunitas politik dan keamanan ASEAN terdapat tiga karakteristik, yaitu Pertama, komunitas berbasis aturan dengan nilai dan norma bersama, kedua, sebuah wilayah terpadu, damai, dan tangguh dengan tanggung jawab bersama untuk keamanan menyeluruh, dan ketiga, kawasan yang dinamis dan berpandangan keluar dalam dunia yang semakin terintegrasi dan saling bergantug. Dari situs polkam.go.id milik pemerintah Indonesia, selama kepemimpinan Indonesia telah mencapai beberapa keputusan penting dalam Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN, anatara lain:

1. Pembentukan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) sesuai kesepakatan pada Piagam ASEAN dan berpedoman pada Treaty of Amity and Cooperation (TAC) yang akan berfungsi untuk melakukan kajian terhadap kerja sama ASEAN dan berkontribusi kepada perdamaian dan rekonsiliasi di kawasan. Untuk kelancaran pembentukan AIPR tersebut maka akan disusun modalitas AIPR dan diharapkan dapat diresmikan pada saat keketuan Kamboja tahun 2012.
2. Diadopsinya Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) pada Pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN setelah lebih dari 6 (enam) tahun pembahasan. Dengan diadopsinya DOC tersebut tentunya akan menciptakan suasana yang mengarah pada terjaminnya stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara, diutamakannya dialog dan konsultasi, pelaksanaan proyek bersama yang saling menguntungkan dan membentuk confidence building measures.
3. ASEAN Regional Forum (ARF) yang melibatkan negara-negara ASEAN dan beberapa negara di sekitar kawasan Asia Tenggara telah berhasil memberikan situasi yang kondusif memberikan negara-negara  yang bersitegang untuk. Melakukan dialog seperti Republik Korea dan Republik Demokratik Rakyat Korea untuk saling bertemu membahas masalah Semenanjung Korea.
4. Setelah melalui perundingan selama 10 tahun, pada akhirnya telah dicapai kesepakatan untuk melakukan konsultasi langsung antara ASEAN dengan negara-negara pemilik senjata nuklir untuk membahas aksesi negara-negara pemilik senjata nuklir ke dalam Treaty of Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ).
5. Terkait kerja sama pertahanan dan keamanan, ASEAN telah lebih meningkatkan keterbukaan diantara negara anggotanya dengan berhasil memfinalisasi format standar ASEAN Security Outlook (ASO). ASO akan  sebagai media  tentang kondisi kerja sama keamanan ASEAN yang direncanakan akan diterbitkan tahun 2012.Di samping itu ASEAN khususnya di bawah kerja sama Para Menteri Pertahanan ASEAN telah menyepakati untuk mengambil inisiatif mengembangkan kolaborasi di bidang industri pertahanan dan membentuk ASEAN Peacekeeping Centres Network.
6. ASEAN juga telah mencapai kemajuan di bidang kerja sama pemberantasan kejahatan lintas negara antara lain diberlakukannya ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) tanggal 27 Mei 2011. Kerja sama yang menjadi prioritas antara lain pemberantasan terorisme, perdagangan manusia (trafficking in person), pemberantas gelap narkoba (illcit drug trafficking), pencucian uang (money alundring), dan kejahatan dunia maya (cyber crime).
7. ASEAN kiranya semakin memperkuat kerjasama dalam menyikapi tantangan-tantangan ke depan. Beberapa isu yang dapat menjadi perhatian adalah penaganan bencana alam dan kerjasama maritim. ASEAN Maritime Forum kiranya dapat dimanfaatkan untuk mensinergikan pembahasan isu maritim. Penanganan bencana alam dengan adanya AHA Center dapat semakin baik dalam koordinasi. ASEAN sepakat untuk meningkatkan kerjasama dibawah pilar politik keamanan ASEAN. Hasil pertemuan ini akan dilaporkan kepada KTT ASEAN melalui Dewan Koordinasi ASEAN.

Tantangan Politik dan Keamanan ASEAN

Politik dan Keamanan di wilayah regional ASEAN harus disikapi dengan serius. Pasalnya, apabila tidak dicegah atau diantisipasi akan mengganggu hubungan antara negara antar regional. Oleh karena itu, dengan adanya Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN ini diharapkan dapat meminimalisir konflik supaya tidak meluas dan bersama-sama menyelesaikannya. Beberapa tantangan ASEAN di bidang politik dan keamanan saat ini, ialah:

1.      Sengketa perebutan Kepulauan Spratley dan Paracel di Laut Cina Selatan yang melibatkan beberpa negara seperti Filipina, Vietnam, dan China yang bukan anggota ASEAN. Hal tersebut sampai saat ini belum terjadi kesepakatan damai, maka akan berdampak pada stabilitas keamanan di wilayah ASEAN.

2.            Konflik bilateral, seperti Kamboja dengan Thailand, Indonesia dengan Malaysia, dan beberapa negara anggota ASEAN lain biasanya terjadi di wilayah perbatasan. Bila konflik ini tidak segera meredam, tentu akan sangat mengganggu hubungan baik antar negara yang bersengketa tersebut.

3.      Masalah demokrasi di Myanmar, yang sempat mengganggu stabiltas politik.

4.      Persoalan kudeta di Thailand yang sering terjadi antara kelompok oposisi dan Pro Pemerintah.

5.      Persoalan terorisme yang masih masif di kawasan ASEAN harus diselesaikan dengan serius.

6.      Lemahnya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, perempuan, dan anak masih terjadi dibeberapa negara anggota ASEAN, termasuk di Indonesia.

7.      Dan beberapa kejahatan transnasional lainnya.

          Beberapa tantangan tersebut harus mendapatkan prioritas guna menciptkan sebuah kawasan yang damai dan harmonis tanpa perseturuan yang berkepanjangan. Kawasan ASEAN merupaka jalur perdagangan dan pelayaran internasional, apabila stabilitas politik dan keamanan tidak diciptakan, maka akan sangat mengganggu aktivitas perekonomian dunia. Selain itu, dalam penyelesaian konflik di ASEAN selalu menekankan pada proses dialog dan negosiasi. Hal tersebut, dinilai lebih efektif daripada perang yang justru mengakibatkan konflik semakin meluas.

Kesimpulan

Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN dan negara terbesar di kawasan regional Asia Tenggara memiliki peran penting dalam setiap pengambilan keputusan. Isu-isu keamanan dan politik yang menjadikan tantangan harus diselesaikan sesuai platform yang disepakati. Kerjasama pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian yang berkelanjutan adalah upaya untuk menciptakan kondisi yang teduh di kawasan regional. Indonesia sebagai negara yang beberapa kali pernah memimpin ASEAN harus lebih responsif dan menjadi mediator bahkan inisiator untuk menyelesaikan konflik politik dan keamanan. Stabilitas politik dan keamanan harus menjadi prioritas dan tanggung jawab seluruh anggota ASEAN. Terlebih kawasan regional Asia Tenggara sangat strategis dalam hal apapun. Bila seluruh negara anggota ASEAN bersatu dan saling berkontribusi secara konstruktif, maka cita-cita untuk mewujudkan Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN dapat terwujud. 

Oleh: Ghifari Auliya Sani

Unduh kajian di: tinyurl.com/LISM-Kajian

Diposting oleh Unknown 1 komentar

Read More

Dunia Mahasiswa dan Enterpreneur

Dunia  kewirausahaan beberapa  tahun  terakhir  memang  sudah  menjadi  isu  yang sangat hangat karena berwirausaha merupakan suatu kunci bagi pertumbuhan ekonomi maupun mengurangi tingkat pengangguran yang berkepanjangan di Indonesia. Megingat banyak sekali pengangguran yang memiliki latar belakang sarjana di Indonesia, maka dari itu semua perguruan tinggi di Indonesia membentuk bahkan mewajibkan para mahasiswanya memiliki jiwa seorang entepreneur.

Sudah bukan menjadi hal yang mengherankan lagi jika dunia wirausaha pun tumbuh dan berkembang pesat di kalangan para mahasiswa.

Apabila kita cermati, pengertian dari entepreneur dan mahasiswa dari para ahli sebagai berikut :

Thomas W Zimmerer, kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan keinovasian untuk memecahkan permasalahan dan upaya memanfaatkan peluang-peluang yang dihadapi orang setiap hari.

Nah, lalu siapakah mahasiswa itu? Kalau kita amati kata mahasiswa itu berasal dari dua kata dasar yaitu “maha” dan “siswa”. Maha artinya besar atau agung, sedangkan siswa berarti orang yang sedang belajar. Kolaborasi dua kata ini memiliki suatu kelebihan tertentu bagi penyandangnya. Di dalam PP No. 30 Tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu (Bab I ps.1 [6]), yaitu lembaga pendidikan yang bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian. (Bab II ps. 1 [1]). Oleh karena itu, mahasiswa adalah anggota dari suatu masyarakat tertentu yang merupakan “elit” intelektual dengan tanggung-jawab terhadap ilmu dan masyarakat yang melekat pada dirinya, sesuai dengan “tridarma” lembaga tempat ia bernaung.

            Mahasiswa itu merupakan agen intelektual ,kreatif dan inovatif sebagian dari mereka tidak ingin bertujuan kuliah hanya bertujuan untuk menjadi seorang pegawai saja tetapi mereka berfikir bagaimana menciptakan suatu lowongan pekerjaan.
Banyak bidang usaha yang mereka geluti walaupun tidak sesuai dengan studinya di kampus seperti kuliner, konveksi, games, jual beli online dan lain-lain.

Kemudian pemerintah pun sudah memiliki peraturan yang khusus untuk dunia wirausaha salahsatunya yaitu PP nomor 60 tahun 2013 tentang susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja lembaga permodalan kewirausahaan pemuda disebutkan bahwa “Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri”

PERMASALAHAN

Sedangkan timbul beberapa pertanyaan “Apa  yang membuat sebagian mahasiswa ingin berwirausaha disamping kegiatan belajar mengajarnya dikampus? Apakah para mahasiswa merasa terganggu dunia akademiknya dengan kegiatan berwirausaha tadi?”

Saya telah observasi ke mahasiswa yang menggeluti dunia wirausaha disamping kegiatan akademiknya.

Kebanyakan dari mereka memiliki dasar untuk berwirausaha adalah ingin mendapatkan keuntungan dari peluang yang mereka dapatkan. Lalu dari keuntungan berwirausaha itu pun mereka bisa membiayai hidup bahkan kuliahnya sendiri.

Selain itu, pada saat ini mahasiswa memandang bisnis bukan lagi suatu kebutuhan melainkan suatu lifestyle. Mereka tidak sama sekali merasa terganggu dunia akademiknya dan bisa tetep fokus. Tetapi seorang yang berjiwa entepreneur tidak lupa untuk melihat peluang sekitar. Bahkan ada pula yang berwirausaha tidak berawal didunia kuliah tapi sudah sejak SMP kelas 2 sehingga ketika kuliah mereka sudah terbiasa dan menjadi seorang jutawan diberbagai bidang wirausaha.

GAGASAN/SOLUSI

            Mahasiswa sebagai harapan bangsa kedepannya, mereka jangan hanya dituntut menjadi seseorang yang pintar dalam bidang akademiknya, tetapi juga harus dibarengi dengan softskill yang kuat. Maka dari itu baik lembaga, pemerintah maupun negara harus bisa memberikan suatu pencerdasan kepada setiap generasi penerus bangsa agar bisa memilki jiwa wirausaha melalui program pelatihan menjadi seorang entepreneur sejati. Program tersebut bisa berupa seminar , sekolah wirausaha dan lain-lain.

Dengan memberikan pentingnya pencerdasan kewirausahaan bagi mahasiswa di perguruan tinggi, mereka akan mampu menciptakan peluang dari lingkungan sekitar.
Berwirausaha bukan lah suatu pekerjaan yang rendah tetapi profesi yang mulia apabila dilakukan dengan kejujuran, bahkan suatu hadist mengatakan  عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزقة

“Hendaklah kalian berdagang karena berdagang merupakan sembilan dari sepuluh pintu rezeki.”

Oleh: Andry Yusna

Unduh kajian di: tinyurl.com/LISM-Kajian

Diposting oleh Unknown 0 komentar

Read More

Hilangnya Pesona Organisasi Mahasiswa Unpad

Dinamika sosial yang terjadi pada kehidupan mahasiswa seyogyanya tidak lepas dari komponen organisasi intra kampus. Organisasi yang berada di kampus adalah salah satu wadah untuk mahasiswa mengembangkan diri dalam bidang minat/bakat di lingkungan kampus. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, hakikat organisasi adalah wadah untuk sekolompok individu yang memiliki tujuan yang sama. Di Universitas Padjadjaran sudah terdapat banyak sekali lembaga atau organisasi mahahasiswa yang bertujuan untuk pengembangan potensi diri, untuk menyeimbangkan kegiatan di bidang akademik yang sudah pasti didapatkan pada saat Kegiatan Belajar Mengajar (KBK) di bidang studi setiap individu. Kegiatan mahasiswa memang di dukung oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi No. 155 /U/1998 di pasal 3 (ayat) 1, yaitu : “Di setiap perguruan tinggi terdapat satu organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi yang menaungi semua aktivitas kemahasiswaan”. Universitas Padjadjaran sendiri tidak hanya memiliki satu organisasi di tingkat Universitas saja,namun terbagi kembali di fakultas dan jurusan sesuai dengan poin lanjutan yang ada di pasal 3 Keputusan Menteri Kemendikbud.

Seharusnya dengan dukungan dari pemerintah yang sudah membuat keputusan untuk mewadahi minat/bakat sebagai mahasiswa di dalam perguruan tinggi, sudah seharusnya mahasiswa tidak mengabaikan organisasi yang ada di Universitas Padjadjaran. Fenomena yang terjadi pada dinamika kegiatan mahasiswa di Unpad adalah menganggap tidak pentingnya kegiatan mahasiswa di organisasi. Menurut beberapa mahasiswa kegiatan di organisasi membuat mereka membagi waktu yang dimiliki dan akan menghilangkan/menurunkan fokus mereka terhadap kegiatan akademik. Ada pula yang beranggapan bahwa kegiatan organisasi pun tidak berpengaruh pada kehidupannya saat sudah terjun kepada kehidupan masyarakat. Semakin banyaknya tingkat ketidak pedulian mahasiswa di mulai jurusan, fakultas, universitas dan ukm Universitas Padjadjaran.

Hilangnya pesona organisasi mahasiswa inilah yang menyebabkan tingkat ketidakpedulian mahasiswa terhadap perkembangan dirinya dan lingkungan sekitar. Hal ini dapat kita simpulkan dari jumlah seluruh mahasiswa Universitas Padjadjaran sekitar 36.000 mahasiswa dari berbagi latar belakang yang berbeda. Sedangkan hanya ada sekitar 100 organisasi yang terbagi dari ukm, universitas, fakultas dan jurusan. Perbandingan antara jumlah mahasiswa dengan lembaga kemahasiswaan di Unpad ini sangat jauh nominalnya. Namun dari kesenjangan data tersebut, tetap saja ada permasalahan yang berkaitan dengan ketidakpedulian mahasiswa terhadap organisasi, karena masih ditemukan bebereapa UKM Unpad yang kiranya krisis anggota organisasi. Tidak adanya mahasiswa yang tertarik terhadap UKM yang mengalami krisis ini, sangat menghawatirkan karena seperti telah kehilangan pesona organisasinya, padahal seperti yang kita ketahui sebelumnya ada 36.000 mahasiswa di Universitas Padjadjaran.

Melihat fenomena yang terjadi pada dinamika kegiatan organisasi kampus, seharusnya kita sebagai mahasiswa menumbuhkan atau menyadarkan bahwa organisasi itu penting bagi seorng mahasiswa, karena organisasi merupakan sebagai berikut;

1.      Organisasi merupakan wadah kita mengembangkan diri dalam bidang apapun selain akademik, misalnya (seni, olahraga, bela diri, dll).

2.      Organisasi adalah tempat pembelajaran kita agar dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar, sebelum nantinya kita terjun ke masyarakat. Karena dalam hakikat organisasi dijelaskan bahwa memiliki relasi itu salah satu hal terpenting dalam sebuah interaksi sosial.

3.      Organisasi pun tidak mutlak mengganggu kita di bidang akademik, karena banyak orang yang berhasil di organisasi namun berhasil pula di nilai akademiknya. Setiap individu sama-sama memiliki waktu 24jam/hari untuk melakukan apapun aktivitasnya, namun bagaimana setiap individu memanajemen waktu dengan sebaik-baiknya.

4.      Organisasi pun tak boleh kehilangan pesonanya, karena itu publikasi serta sosialisasi lembaga kepada seluruh mahasiswa Unpad itu penting agar mengundang ketertarikan sendiri kepada organisasi tersebut.

Oleh: Merry Handayani Tumangor

Unduh kajian di: tinyurl.com/LISM-Kajian

Diposting oleh Unknown 0 komentar

Read More

Efek Tayangan Televisi pada Anak-anak

Latar Belakang

17 Agustus 1962 merupakan siaran televisi pertama yang disiarkan di Indonesia. Siaran televisi itu merupakan siaran peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 17. Waktu tayang siaran pun berlangsung dari pukul 7.30 WIB sampai pukul 11.02 WIB. Stasiun televisi yang menyiarkannya hanya satu, yaitu TVRI (Televisi Republik Indonesia).

            Pada saat itu TVRI merupakan stasiun televisi satu-satunya yang dimiliki oleh Indonesia. Otomatis TVRI pada saat itu memonopoli penyiaran televisi di Indonesia. Saat diadakannya acara Sea Games yang ke 4, pada saat itu Indonesia menjadi tuan rumah acara. TVRI kali ini juga menyiarkan acara Sea Games tersebut dan pada tanggal 24 Agustus 1962 TVRI mampu menjangkau seluruh wilayah di Indonesia.

            Seiring dengan berjalannya waktu. Pemerintah mulai mengizinkan para pengusaha untuk mendirikan stasiun televisi swasta. Pada tahun  1989, lebih tepatnya pada tanggal 24 Agustus 1989 mulai mengudara stasiun televisi swasta pertama di Indonesia yaitu, RCTI (Rajawali Citra Televisi Indonesia). Dengan berdirinya RCTI diikuti dengan berdirinya stasiu-stasiun televisi yang lain seperti SCTV, TPI dan lainnya.

            Sekitar tahun 2000an, semakin banyak stasiun-stasiun televisi yang bermunculan. Baik itu stasiun televisi lokal maupun nasional. Dengan semakin banyaknya stasiun televisi bermunculan, maka semakin ketat pula persaingan antar stasiun televisi. Stasiun-stasiun televisi yang ada pun semakin banyak mengeluarkan program-program acara televisi untuk menarik penonton.

            Dengan ketatnya persaingan antar stasiun televisi yang satu dengan stasiun televisi yang lainnya, membuat para pelaku media menggunakan segala cara untuk dapat menarik penonton. Mereka mulau membuat acara dari ajang pencarian bakat, hipnotis, sinetron, reality show sampai variety show yang menayangkan acara hipnotis yang ditonton didepan umum, tarian-tarian sampai membagi-bagikan uang kepada penonton.

           

Permasalahan

                        Semakin ketatnya persaingan antar insan pertelevisian membuat para pemilik stasiun-stasiun televisi yang ada menghalalkan segala cara untuk menjaring penonton sebanyak-banyaknya. Para pemilik  stasiun televisi membuat acara-acara di stasiun televisi mereka tetapi tidak memperhatikan kualitas acara yang dibuat.

            Banyak para pelaku televisi yang melanggar UU 32 tahun 2002. Karena pada dasarnya diberlakukannya UU 32 tahun 2002 untuk menjaga agar para pelaku media dalam mambuat program televisi harus menjaga norma susila, nilai moral. Tetapi, pada prakteknya banyak stasiun-stasiun televisi yang melanggar UU tersebut.

            Acara-acara variety show yang ditayanngkan pada waktu prime time disaat banyak para anak-anak menonton, karena prime time merupakan waktu yang biasanya orang gunakan untuk menonton banyak yang melanggar nilai moral dan nilai susila. Acara-acara tersebut menyajikan lawakan-lawakan yang kerap kali membuat para pemainnya saling ejek dan juga menggunakan lawakan-lawakan yang menggunakan fisik. Padahal acara itu banyak ditonton oleh para anak-anak kecil yang dapat membuat para anak kecil itu mencontoh para pemain variety show tersebut.

            Ada juga sinetron-sinetron yang remaja yang menayangkan tentang percintaan para remaja. Memang tidak salah dengan sinteron yang bertemakan tentang percintaan remaja, tetapi yang menjadi permasalahannya adalah kerap kali di sinetron tersebut menayangkan adegan intimidasi ataupun tentang permusuhan antar kelompok remaja. Selain menayangkan adegan intimidasi dan permusuhan sinetron-sinetron tersebut juga menampilkan kemewahan-kemewahan sehingga hal ini ditakutkan dapat menyebabkan para remaja yang menonton mengikuti apa yang mereka tonton ditelevisi setiap harinya.

            Padahal stasiun-stasiun televisi tersebut, banyak dari permirsa mereka adalah anak-anak dan juga remaja. Sehingga para pemirsa televisi muda tersebut yanng sering kali menonton acara-acara televisi kerap kali mengikuti apa yang mereka tonton setiap harinya.

            Walaupun pihak stasiun televisi mengetahui hal ini. Tetapi, mereka tidak mempedulikan apa yang terjadi kepada para penonton muda mereka tersebut. Mereka hanya mementingkan kuntungan semata. Ditambah, para orang tua yang seharusnya mengawasi anak-anak mereka dalam memilih program televisi terkesan tidak peduli. Mereka masih menganggap wajar program-program acara televisi tersebut untuk ditonton untuk anak-anak mereka. Para oranng tua tersebut tidak mengetahui bahaya apa yang mengintai anak-anak mereka jika terus-terusan disuguhi oleh program-program acara televisi yang tidak mendidik sama sekali.

            Walaupun pemerintah sudah mendirikan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), dan KPI pun sudah berulang kali menghukum stasiun-stasiun yang dianggap KPI bermasalah dengan program yang mereka tayangkan. Tetapi, stasiun-stasiun ini tidak jera karena KPI hanya menghukum stasiun televisi ini hanya dengan membberikan peringatan saja. Karena KPI hanya memberikan peringatan saja, jelas wajarlah kalau para stasiun-stasiun televisi yang bermasalah tidak kapok menayangkan program yang kurang mendidik.

Gagasan

            Seharusnya KPI yang merupakan sebagai rem bagi para stasiu-stasiun televisi yang bermasalah dapat bertindak lebih tegas lagi dalam menyikapi stasiun-stasiun televisi tersebut. KPI juga seharusnya lebih memiliki inisiatif dalam menghukum stasiun televisi yang bermasalah dan tidak harus menunggu didesak oleh para pemirsa yang sudah sadar untuk menghukum stasiun-stasiun televisi yang bermasalah.

            Para pemilik stasiun televisi juga seharusnya tidak hanya memikirkan keuntungan semata saja. Stasiun-stasiun televisi harus lebih banyak mengeluarkan program-program yang lebih berbobot saat prime time. Kalaupun ada program yang berbau kekerasan dan itu lolos dari sensor lebih baik ditayangkan disaat jam anak-anak tidur, sehingga dapat menghindari ditonton-oleh anak-anak. Karena jika acara-acara kekerasan ditonton oleh anak-anak, mereka kerap kali menirukan hal tersebut dan hal ini sangatlah berbahaya.

            Para orang tua juga seharusnya lebih peduli dengan apa yang anak-anak mereka tonton. Karena anak-anak akan menelan mentah-mentah apa yang mereka tonton. Disini peran orang tua sangatlah penting dengan mengawasi apa saja yang anak-anak mereka tonton. Kalaupun KPI kecolongan dengan program-program yang berbau kekerasan dan ejekan-ejekan yang diperagakan oleh para pemainnya, dan si anak sudah terlanjur melihat program tersebut sang orang tua dapat menjelaskan kepada anak mereka bahwa hal itu bukanlah hal yang dapat ditiru.

Daftar Pustaka

http://caramana.com/kualitas-program-acara-televisi-indonesia

http://gunawansusilo.wordpress.com/2010/06/03/sejarah-media-televisi-dan-perkembangannya-di-indonesia/

http://realline.wordpress.com/2012/05/16/undang-undang-penyiaran-di-indonesia-dan-aplikasinya/

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10623/stasiun-tv-di-indonesia-disinyalir-langgar-uu-penyiaran-

http://www.pemkomedan.go.id/uuti/uu_322002a.php

Oleh: Pandu Dwita Purnama

Unduh kajian di: tinyurl.com/LISM-Kajian

Diposting oleh Unknown 0 komentar

Read More